Kutai Timur – DPRD Kutai Timur mendukung langkah pemerintah daerah yang menargetkan pemerataan layanan pemadam kebakaran di seluruh kecamatan, dengan fokus awal menghadirkan unit damkar di setiap ibu kota kecamatan.
Kebijakan ini dinilai sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan masyarakat dari risiko kebakaran.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan komitmen dasar sebelum pemerintah melangkah ke tahap penyempurnaan sistem.
“Minimal di 18 kecamatan itu hadir dulu,” ujarnya menegaskan pentingnya pemerataan unit dasar di seluruh wilayah administratif.
Penempatan unit damkar di pusat kecamatan menjadi indikator jelas percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan publik.
Dengan model ini, waktu tanggap terhadap insiden kebakaran di wilayah inti kecamatan diharapkan lebih cepat dan efisien dibanding kondisi sebelumnya yang masih timpang.
Politikus Demokrat itu menegaskan bahwa satu unit per kecamatan bukanlah solusi final, melainkan tahap pertama menuju sistem yang lebih ideal.
Ia mencontohkan kecamatan berwilayah luas dan terpencar seperti Sangkulirang, yang dinilai mustahil hanya mengandalkan satu armada.
“Terlepas dari satu kecamatan ada satu yang luas, otomatis ada kebijakan juga lagi nanti. Seperti Sangkulirang, terbagi wilayahnya dengan pulau, otomatis tidak mungkin hanya memiliki satu mobil damkar saja,” paparnya.
Keragaman geografis Kutai Timur menjadi salah satu tantangan penyusunan kebijakan. Wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama soal jumlah armada dan titik penempatan posko agar layanan benar-benar menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan.
Untuk saat ini, strategi pemerintah adalah memastikan layanan paling dasar terlebih dahulu tersedia secara merata.
“Paling tidak kita punya dulu di pusat-pusat kecamatan, makanya untuk sementara waktu kita prioritaskan dulu di ibu kota kecamatan,” kata Widiarto.
Kebijakan prioritas ini diharapkan membuka jalan bagi tahap lanjutan, yakni pembangunan posko baru serta penambahan armada di titik-titik rawan.
Tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, kepadatan penduduk, jarak antardesa, hingga kerawanan kebakaran di masing-masing wilayah.
“Artinya kita sepakat bahwa peningkatan layanan damkar merupakan investasi jangka panjang bagi keselamatan publik,” tutupnya.ADV
![]()












