Kutai Timur – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa terpencil. Anggota Komisi C, Dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti kebutuhan mendesak terhadap fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Pemerataan pembangunan harus terus diperjuangkan meskipun anggaran terbatas. Infrastruktur merupakan kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pelosok Kutim,” tegas Dr. Novel.
Komisi C memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan proyek mitra kerja, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Perhubungan. Anggota dewan menekankan bahwa pembangunan harus terintegrasi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap program dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Novel juga menekankan pentingnya pengembangan sarana non-fisik, seperti sekolah dan Puskesmas Pembantu (Pusban). Ia mendukung inisiatif desa untuk mengelola Pusban melalui Dana Desa, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mempertahankan standar pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Meski terdapat sejumlah proyek yang tertunda akibat keterbatasan anggaran, Komisi C mendorong pemerintah daerah bekerja lebih optimal untuk memastikan realisasi pembangunan. “Langkah ini penting agar kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak semakin melebar,” ujar Novel.
Dr. Novel berharap, dengan perencanaan yang lebih matang dan pemanfaatan sisa waktu anggaran, pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan lebih efisien, menjangkau wilayah-wilayah terpinggirkan, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerataan infrastruktur menjadi kunci bagi peningkatan kualitas hidup warga serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh kecamatan.
Dengan pengawasan dan kolaborasi yang baik antara DPRD, OPD, dan pemerintah desa, diharapkan pembangunan di Kutai Timur tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah paling terpencil sekalipun.ADV
![]()












