AdvertorialDPRD Kutai Timur

Efisiensi APBD Ancam Penanganan Banjir, Bahcok Riandi Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Kecamatan Rawan

Kutai Timur – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, menegaskan bahwa ancaman banjir di Kutai Timur kini berada pada titik yang mengkhawatirkan karena sejumlah kecamatan terus mengalami genangan berulang, sementara kemampuan anggaran daerah justru menurun.

Ia meminta pemerintah daerah menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas tertinggi di tengah efisiensi APBD yang sedang berlangsung (8/10/2025).

Menurut Bahcok, beberapa kecamatan kini masuk dalam kategori zona merah banjir, dengan intensitas dan kedalaman yang meningkat setiap tahun. Kondisi ini, tegasnya, tidak bisa lagi ditangani secara parsial atau sekadar mengandalkan rutinitas normal OPD.

“Ini bukan banjir biasa. Banyak wilayah sudah masuk kategori rawan berat,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kutim sudah menjalin koordinasi dengan PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih komprehensif.

Namun, proses mitigasi berjalan lambat karena APBD Kutai Timur mengalami penghematan besar.

“APBD kita yang sebelumnya Rp11 triliun, sekarang hanya sekitar Rp9 triliun. Dan ke depan bisa jadi mengalami efisiensi lagi. Ini tentu berpengaruh terhadap penanganan banjir,” ujarnya.

Bahcok menyoroti bahwa penyerapan anggaran mitigasi kerap terhambat oleh penyesuaian fiskal, sementara banjir terus menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan upaya penyelamatan warga di wilayah rawan.

“Kita tetap meminta supaya meski ada efisiensi, anggaran mitigasi banjir jangan disentuh. Ini soal keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai pemerintah harus berani menetapkan status penanganan banjir sebagai prioritas darurat daerah, agar OPD terkait bisa bergerak lebih cepat dan terarah, bukan sekadar menunggu ketersediaan anggaran rutin.

“Ini saatnya kita memperlakukan banjir sebagai agenda darurat pembangunan. Kalau tidak, tiap tahun kita hanya mengulang masalah yang sama,” pungkasnya.

Dengan situasi anggaran yang menurun dan risiko banjir yang meningkat, Bahcok menegaskan DPRD Kutim akan mengawal agar penanganan banjir tidak lagi menjadi program pinggiran, melainkan agenda utama pemerintah daerah.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *