AdvertorialDPRD Kutai Timur

Ketua Komisi C DPRD Kutim Soroti Besarnya Anggaran PUPR–Perkim: Banyak Tersedot untuk Bayar Hutang Proyek

Kutai Timur – Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiansyah, menyoroti besarnya porsi anggaran yang dialokasikan kepada dua dinas besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Meski tampak besar, sebagian anggaran tersebut ternyata tidak dapat digunakan untuk pembangunan baru karena terserap untuk membayar kewajiban proyek tahun sebelumnya.

Ardiansyah menjelaskan, PUPR dan Perkim memang mendominasi daftar penerima anggaran terbesar pada tahun anggaran berjalan.

Namun, kondisi itu terjadi karena kedua dinas masih memiliki pekerjaan lanjutan dari tahun lalu yang wajib diselesaikan.

“Memang yang tinggi itu PUPR dan Perkim. Tapi mohon maaf, di situ ada hutang yang besar yang harus kita selesaikan,” tegasnya.

DPRD, kata Ardiansyah memahami situasi tersebut. Banyak proyek yang sebelumnya belum rampung dan jika tidak dilanjutkan justru berpotensi mangkrak dan merugikan daerah.

“Kita maklumi kenapa anggaran mereka besar. Karena kegiatan sudah berjalan. Kalau tidak dilanjutkan, kasihan juga. Itu jadi beban kita sekarang. Kita tidak bisa terlalu tegas memotong anggaran mereka,” jelasnya.

Ardiansyah merinci bahwa meski total anggaran Perkim mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan PUPR juga memperoleh porsi besar, namun hanya sebagian yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan fisik baru.

“Memang besar anggaran mereka. Perkim itu 1,7, PUPR juga besar, tapi hanya sekitar 700 miliar yang bisa dimampatkan untuk pembangunan baru,” ungkapnya.

Ia berharap ke depan, pengelolaan anggaran di kedua dinas dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

“Artinya pembangunan harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *