Kutai Timur – Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim segera berinovasi menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Desakan itu disampaikan menyusul prediksi turunnya dana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan mulai tahun depan.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, dr. Tyty Novel Paembonan, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mandiri secara fiskal dengan memaksimalkan sektor-sektor pendapatan yang selama ini terabaikan.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada dana pusat. Sekarang saatnya Pemkab Kutim menggali potensi daerah sendiri, karena masih banyak sumber pendapatan yang belum tersentuh,” tegas Tyty saat ditemui.
Tyty menyoroti dua sektor besar yang dinilai belum tergarap maksimal, yakni pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, meski perusahaan tambang sudah membayar royalti, masih banyak potensi pajak daerah yang bisa digali untuk menambah kas daerah.
“Contohnya pajak galian C atau pajak mineral bukan logam dan batuan yang digunakan untuk pembangunan jalan, serta pajak kendaraan bermotor alat berat dan kendaraan operasional perusahaan tambang dan perkebunan. Banyak yang selama ini luput dari pengawasan,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya sistem pengawasan terhadap aktivitas perusahaan menjadi penyebab banyak potensi pendapatan daerah tidak termanfaatkan.
Tyty meminta agar Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data perusahaan tambang dan perkebunan untuk memastikan kewajiban pajak mereka terpenuhi.
“Di lapangan masih banyak alat berat milik perusahaan yang tidak terdaftar untuk membayar pajak. Begitu juga kendaraan ringan dan aktivitas pengambilan batu untuk pembangunan jalan. Semua itu mestinya dikenai pajak,” imbuhnya.
Selain optimalisasi pajak, Tyty juga menyoroti anjloknya nilai profit sharing dari perusahaan tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ia menyebutkan, nilai bagi hasil yang sebelumnya mencapai Rp500 miliar kini turun drastis menjadi hanya Rp89 miliar.
“Ini menjadi pertanyaan serius. Dulu nilainya Rp500 miliar, sekarang tinggal Rp89 miliar. Kami akan pertanyakan mengapa penurunannya begitu tajam,” ujarnya.
Tyty menegaskan, sudah saatnya Pemkab Kutim menagih hak-hak daerah yang wajib dibayar oleh perusahaan besar.
Ia menilai, tanpa langkah tegas dan inovatif dalam menggali PAD, ketergantungan terhadap dana pusat hanya akan membuat daerah sulit berkembang.
“Terlepas dari alasan apapun, daerah tidak boleh diam. Kita harus mulai menegakkan hak daerah dan memastikan semua potensi PAD benar-benar masuk ke kas Kutim,” tutupnya.ADV
![]()












