SANGATTA – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menegaskan bahwa mediasi penyelesaian sengketa lahan harus berlandaskan kepatuhan hukum yang jelas, bukan sekadar menghasilkan kesepakatan sementara yang berpotensi memicu konflik baru di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi A, Masdari Kidang, yang menyebutkan bahwa sering terjadi pemungutan suara berulang karena keputusan mediasi tidak dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian masalah agraria di daerah.
Menurut Masdari, mediasi yang sukses seharusnya menjadi awal dari penyelesaian masalah, bukan sekadar akhir prosedur. “Yang paling penting adalah memastikan semua pihak mematuhi hasil kesepakatan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ketidakpatuhan kerap terjadi karena masyarakat belum memahami dasar hukum atau muncul klaim baru setelah mediasi selesai.
Komisi A mendorong setiap proses mediasi untuk dilengkapi dengan penelusuran dokumen resmi, bukti sejarah penggunaan lahan, serta pemeriksaan lapangan secara menyeluruh, sehingga setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Masdari menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan OPD terkait dalam mengawal implementasi kesepakatan. “Tanpa pengawasan dan pendampingan, potensi konflik bisa terus berulang,” ujarnya.
Pendampingan intensif dianggap sangat diperlukan, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah ketegangan antarwarga. DPRD menekankan bahwa pendekatan dialogis jauh lebih efektif dibandingkan intervensi paksa dalam penyelesaian sengketa.
Selain itu, transparansi menjadi kunci agar warga memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga menurunkan risiko sengketa berulang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin setiap penyelesaian lahan berjalan dengan aturan yang jelas dan dipatuhi semua pihak. Tidak boleh ada konflik berulang. Itu menjadi komitmen utama Komisi A,” tutup Masdari.ADV
![]()












