SANGATTA – Pembahasan Proyek Multiyears Contract (MYC) 2026–2028 senilai triliunan rupiah di DPRD Kutai Timur memicu tuntutan tegas dari Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kutim, H. Masdari Kidang.
Legislator asal Dapil Bengalon itu menegaskan tidak akan memberikan persetujuan pribadi atas anggaran raksasa tersebut apabila Pemerintah Daerah mengembalikan kebutuhan infrastruktur yang mendesak di wilayah Tepian Langsat.
Masdari, yang juga yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi Demokrat, menilai rancangan MYC harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan kepada pembangunan gedung-gedung yang dinilainya belum masuk kategori mendesak seperti gedung TNI, Polri, maupun Islamic Center.
“Anggaran MYC ini harus tepat sasaran. Jangan justru membangun hal yang bukan kebutuhan utama. Kalau masyarakat kebutuhan rakyat Tepian Langsat tidak terlihat, bagaimana kami bisa menyetujui anggarannya?” tegasnya seusai mengikuti rapat pembahasan MYC.
Ia menyebut adanya ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan. Menurut Masdari, usulan pembangunan dari Tepian Langsat telah disampaikan sejak masa pemerintahan sebelumnya, namun tidak pernah masuk dalam daftar proyek besar.
Sebaliknya, sejumlah wilayah lain yang baru justru mengajukan langsung masuk prioritas.
“Tepian Langsat ini sudah menunggu belasan tahun, namun tetap tidak terlihat dalam daftar prioritas. Ini tidak adil bagi warga,” ujarnya.
Masdari meminta Bappeda dan Dinas PUPR untuk meninjau ulang daftar proyek MYC 2026–2028 dan menyusunnya berdasarkan skala kebutuhan paling mendesak masyarakat, bukan kepentingan institusi tertentu.
Ia menegaskan sikap persetujuannya merupakan keputusan pribadi sebagai wakil rakyat.
“Kalau Tepian Langsat tetap tidak diakomodasi, saya pribadi tidak akan ikut menyetujui MYC 2026–2028,” tegasnya.ADV
![]()












