Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, Masdari Kidang, tekanan perlunya percepatan transformasi layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Timur. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif kini semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah harus segera menyesuaikan diri untuk memenuhi harapan tersebut.
Dalam evaluasi internal yang dilakukan Komisi A serta berdasarkan laporan yang dihimpun dari masyarakat, sejumlah layanan publik masih dinilai belum optimal. Masalah utama yang muncul terutama terkait perizinan, administrasi data kependudukan, serta ketidakseragaman kualitas pelayanan dasar di tingkat kecamatan.
“Pelayanan publik memerlukan reformasi yang serius. Digitalisasi harus dipercepat karena itu menjadi solusi untuk membatasi birokrasi dan mempercepat respon terhadap kebutuhan warga,” ujar Masdari.
Komisi A telah menyiapkan agenda pengawasan yang lebih sistematis untuk memastikan setiap program kerja OPD berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Proses pengawasan meliputi pemeriksaan laporan kinerja, penilaian efektivitas penyerapan anggaran, hingga pemantauan respons pejabat layanan terhadap keluhan masyarakat.
Masdari juga menekankan bahwa transparansi merupakan elemen mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap OPD. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sulit dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, Komisi A mendorong penerapan mekanisme aduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga setiap laporan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kami ingin memastikan seluruh layanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini adalah komitmen yang akan terus kami kawal secara konsisten,” tutup Masdari.
Langkah percepatan transformasi layanan publik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan digitalisasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif, OPD diharapkan dapat bekerja lebih efisien, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kutai Timur secara nyata.ADV
