Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mendorong pemerintah daerah untuk segera merancang dan menetapkan peraturan daerah (Perda) khusus yang menanggulangi balap liar, fenomena yang kerap berujung pada kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Dorongan ini muncul sebagai respon atas tingginya risiko keselamatan yang dihadapi masyarakat akibat praktik balap ilegal yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.
Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menekankan bahwa penanganan balap liar membutuhkan langkah hukum yang bersifat lokal agar pengawasannya lebih efektif. Menurutnya, selama ini upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif, di mana aparat kepolisian menangani kasus setelah ada laporan dari masyarakat. Beberapa pelaku memang sempat ditangkap, tetapi penindakan tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu memberikan solusi jangka panjang. “Selama ini penanganan hanya melalui polisi setelah ada laporan masyarakat. Beberapa pelaku ditangkap, tapi sifatnya sementara,” ujar Palangiran saat berbicara di Ruang Paripurna DPRD.
Palangiran menyoroti insiden tragis yang menimpa seorang warga Kampung Tator, yang meninggal dunia akibat balap liar. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa balap ilegal membawa risiko besar bagi keselamatan publik. “Sudah beberapa kali ada korban jiwa. Ini bukti nyata risiko balap pembohong,” tegasnya. Ia juga menilai bahwa peraturan nasional yang ada saat ini terlalu umum dan belum mampu menangani kompleksitas masalah balap liar di tingkat lokal. Balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan komunitas serta penggunaan ruang publik.
Dengan adanya Perda khusus, pemerintah daerah dapat mengambil langkah lebih terukur, mulai dari menetapkan zonasi larangan balap, menerapkan sanksi sosial seperti kewajiban orang tua melapor atau peserta mengikuti program pembinaan, hingga menuntut komunitas motor bertanggung jawab atas perilaku anggotanya. Pendekatan hukum lokal ini diyakini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan tindakan represif polisi. Palangiran menegaskan, “Langkah hukum daerah diperlukan untuk menertibkan balap liar dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak.”
Aturan ini diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan kesadaran komunitas motor mengenai tanggung jawab sosial mereka, sehingga keselamatan publik dapat lebih terjaga. ADV
![]()












