Kutai Timur – Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusuf T. Silambi, mendesak Pemerintah Kabupaten untuk tidak lagi menggunakan jasa kontraktor yang pernah bermasalah pada pengerjaan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) sebelumnya. Desakan itu disampaikan dalam rapat pembahasan lanjutan paket MYC periode 2026–2028.
Yusuf menyoroti kualitas proyek MYC sebelumnya yang dinilai berada di bawah standar, terutama jika dibandingkan dengan hasil pembangunan gedung kantor utama yang menurutnya memiliki kualitas jauh lebih baik.
Ia menegaskan bahwa kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek harus dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak kembali terlibat dalam pekerjaan strategis daerah, karena hal tersebut tentu memiliki dampak kerugian bagi pembangunan.
Ia juga mendorong pemerintah mencari kontraktor yang benar-benar berpengalaman menangani proyek MYC, bukan perusahaan yang baru mencoba belajar mengerjakan proyek berskala besar.
“Artinya harga tinggi tidak selalu sejalan dengan kualitas pekerjaan, sehingga seleksi kontraktor harus dilakukan secara ketat,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek teknis pengerjaan, Yusuf meminta Pemkab Kutim memprioritaskan paket proyek yang langsung menyentuh kebutuhan, seperti pembangunan masyarakat jalan, puskesmas, jembatan, dan sekolah.
“Proyek lain seperti pembangunan masjid tetap penting, namun harus disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan wilayah,” imbuhnya.
Yusuf menegaskan bahwa pembangunan sarana ibadah layak dilakukan melalui skema MYC hanya jika daerah tersebut benar-benar belum memiliki fasilitas ibadah yang memadai.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar Pemkab benar-benar melihat prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan warga di lapangan.
“Kita minta Pemkab sesuaikan kebutuhan warga sebagaimana di lapangan,” simpulnya.ADV
![]()












