Kutai Timur — Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Ia menilai, kebijakan pembagian yang timpang membuat daerah kaya potensi seperti Kutai Timur justru kesulitan membiayai pembangunan.
Menurutnya, meski Kutai Timur menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan negara dari sektor pertambangan, porsi DBH yang diterima masih sangat kecil dibandingkan dana yang dikelola pusat.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur di daerah berjalan lambat dan tidak sebanding dengan kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional.
“Kelihatannya yang senang itu pusat. Kalau di daerah Jawa, jalan sawahnya saja sudah bersemen. Di sini, jalan utama saja belum tentu mulus,” ujar Masdari Selasa (11/11/2025).
Ia menyebutkan, APBD Kutai Timur tahun ini mencapai Rp 9,89 triliun, namun proyeksi tahun depan diperkirakan hanya Rp 4,86 triliun, atau turun lebih dari separuhnya.
Penurunan tajam ini, menurutnya, menegaskan besarnya ketergantungan daerah terhadap kebijakan fiskal nasional.
“Bagi hasilnya kita sedikit, tapi arus produksinya dari Kalimantan. Yang bangun pusat itu dari hasil bumi kita juga,” tegasnya.
Masdari menilai, akar persoalan ketimpangan terletak pada regulasi yang tidak berpihak kepada daerah penghasil.
Ia menilai aturan pembagian hasil sumber daya alam saat ini tidak lagi menjamin asas keadilan.
“Kita ini dapat apa? Aturannya sudah tidak berpihak, seolah daerah penghasil hanya diberi sisa,” ucapnya.
Politikus yang akrab disapa Kidang itu menegaskan, tanpa perubahan sistem DBH, pemerataan pembangunan hanya akan menjadi slogan. Ia khawatir ketimpangan ini akan terus memperlebar jarak antara pusat dan daerah.
“Coba lihat, di Jawa sawahnya saja bersemen. Sementara di Kutai Timur, banyak jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan karena APBD kita minim,” ujarnya.
Masdari menutup dengan menyerukan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi pembagian DBH secara menyeluruh, agar pembangunan benar-benar dirasakan merata dan tidak hanya dinikmati di wilayah tertentu.
“Keadilan fiskal harus ditegakkan. Daerah penghasil seperti Kutai Timur seharusnya tidak terus menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.ADV
![]()












