Kutai Timur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengkaji potensi ekonomi daerah secara lebih komprehensif.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini baru berada di kisaran Rp450 miliar.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan bahwa pengelolaan dan pendataan sumber daya alam di daerah masih belum maksimal. Hal itu membuat potensi ekonomi daerah belum tergarap optimal.
“Kendala utama kita mungkin pada pengelolaan dan pendataan sumber daya alam yang belum detail. Karena itu, kami mendorong pembentukan pansus agar potensi dan nilai sumber daya bisa dikaji lebih akurat,” ujarnya.
Menurut Jimmi, keberadaan pansus ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membantu pemerintah daerah memperoleh data valid untuk menyusun kebijakan peningkatan PAD, terutama dari sektor pertambangan dan mineral.
“Pansus ini penting supaya pemerintah pusat bisa melihat kondisi riil daerah secara objektif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pihak perusahaan tambang dalam pelaporan keuntungan. Transparansi ini dinilai menjadi kunci agar daerah mendapatkan bagian pendapatan yang sepadan dengan potensi kekayaan alam yang dikelola.
“Kami ingin perusahaan tambang dan mineral terbuka dalam pelaporan keuntungan mereka, supaya daerah memperoleh hak yang semestinya,” tambahnya.
Dengan langkah ini, DPRD Kutim berharap dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal yang berkeadilan.
Jimmi optimistis, validasi potensi SDA akan menjadi pijakan kuat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita minta semua pihak jujur, karena daerah ini perlu tumbuh dan berkembang. Kami yakin masa depan Kutim masih lebih cerah daripada sekarang,” pungkasnya.
![]()












