Kutai Timur — Kebijakan baru PT Pamapersada Nusantara (PAMA) yang mewajibkan karyawan mengunggah data jam tidur melalui sistem Operator Personal Assistant (OPA) menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi.
Ia menilai sistem tersebut terlalu mengekang dan berpotensi melanggar hak privasi pekerja.
Dalam aturan OPA, setiap karyawan diwajibkan memiliki waktu tidur minimal 5 jam 31 menit setiap hari. Data itu kemudian dijadikan dasar penilaian kelayakan kerja. Jika waktu tidur tidak terpenuhi, pekerja berisiko mendapat sanksi, mulai dari pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jimmi menilai kebijakan ini tidak manusiawi dan terkesan memperlakukan pekerja seperti mesin.
“Kesannya manusia dijadikan setengah robot. Semua aktivitas dipantau, tanpa mempertimbangkan sisi manusiawinya,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ia mencontohkan, tidak semua pekerja memiliki pola tidur yang sama. Ada yang terbangun di malam hari untuk beribadah atau mengurus keluarga, dan hal itu bukan berarti mereka tidak layak bekerja.
“Kalau seperti ini, orang yang bangun malam karena salat atau urusan keluarga bisa dianggap tidak fit bekerja. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
Lebih jauh, Jimmi membandingkan sistem OPA dengan mekanisme pengawasan terhadap narapidana wajib lapor di luar negeri.
“Kesan yang muncul, pekerja seperti terus diawasi dan tidak punya ruang pribadi. Secara psikologis, itu bisa menimbulkan tekanan dan justru berdampak pada produktivitas,” katanya.
Ia mendesak agar kebijakan tersebut dievaluasi total sebelum diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, perusahaan perlu melakukan dialog dengan pekerja dan serikat buruh agar penerapan teknologi tidak menimbulkan keresahan.
“Kebijakan seperti ini jangan langsung diberlakukan tanpa sosialisasi dan kajian yang matang,” ujarnya mengingatkan.
Sementara itu, Human Capital Department Head PT PAMA, Tri Rahmat, menjelaskan bahwa OPA bukan alat pengawasan berlebihan, melainkan bagian dari inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan.
“OPA hanyalah alat bantu berbasis data. Tujuannya untuk memastikan karyawan, terutama operator alat berat, benar-benar dalam kondisi fit sebelum bekerja,” terang Tri.
Ia menjelaskan, selama ini penilaian kesiapan kerja hanya berdasarkan pengakuan karyawan. Dengan OPA, perusahaan bisa mengukur kecukupan waktu istirahat secara objektif.
“Beberapa insiden kecelakaan kerja membuat kami harus melakukan peningkatan sistem keselamatan. OPA adalah salah satu bentuk perbaikan itu,” jelasnya.
Tri memastikan bahwa penerapan OPA bersifat fleksibel. Jika sistem mendeteksi jam tidur kurang dari ketentuan, perusahaan akan melakukan klarifikasi dan validasi terlebih dahulu.
“Kami tidak langsung memberikan sanksi. Ada proses pemeriksaan, bahkan tempat khusus disediakan untuk karyawan yang mengalami gangguan tidur,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan utama penerapan OPA adalah melindungi pekerja, bukan membatasi mereka.
“Fokus kami tetap pada keselamatan individu dan keberlangsungan operasional perusahaan,” pungkas Tri.ADV
![]()












