Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berencana melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk menelusuri royalti Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
Langkah ini diambil menyusul adanya penurunan signifikan terhadap nilai bagi hasil yang diterima Kutim dari sektor pertambangan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa rencana kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut ia membahas dan menyoroti dua hal penting: penurunan bagi hasil dan perlunya pembandingan data sebagai dasar memperjuangkan DBH Kutim di tingkat pusat.
“Jadi misi kita ada dua. Pertama, ke KPC-nya sendiri terkait profit sharing-nya, serta mencari bahan atau data untuk dibawa ke Kementerian ESDM guna melihat DBH,” ujar Jimmi, Selasa (11/11/2025).
Ia menambahkan, DPRD tidak akan langsung berangkat ke Jakarta sebelum seluruh data yang diperoleh dari KPC bekerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim belum valid.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan validitas data sebelum disampaikan kepada Kementerian ESDM.
“Jadi kalau data itu sudah disusun dan divalidasi, kita akan bawa ke pusat, ke Kementerian ESDM. Kita akan mempertimbangkan berapa sebenarnya royalti yang seharusnya untuk Kutim,” tegasnya.
Jimmi menilai,Pentingnya transparansi dalam pembagian royalti sangat penting untuk memastikan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita akan memperjuangkan hak daerah agar setiap rupiah dari hasil tambang benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. ADV
![]()












