AdvertorialDPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Soroti PP 38/2025: Buka Peluang Pinjaman Daerah hingga Rp2,5 Triliun, tapi Wajib Hati-Hati

Kutai Timur – Pemerintah Daerah Kutai Timur (Kutim) menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi Pemda, BUMN, dan BUMD untuk memperoleh pinjaman langsung dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan daerah dan menjaga kesinambungan proyek strategis yang selama ini terhambat keterbatasan anggaran.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menilai peluang yang dibuka melalui PP tersebut bisa menjadi solusi nyata bagi Kutim untuk mempercepat pembangunan infrastruktur vital.

Ia menyebutkan, daerahnya memiliki kapasitas finansial yang cukup kuat untuk menarik pinjaman hingga mencapai Rp2,5 triliun.

“Potensi kita masih ada lebih dari satu triliun rupiah dari dana kurang bayar dan kurang salur. Itu bisa dijadikan jaminan pinjaman, bahkan bisa dua setengah kali lipat nilainya,” tegas Jimmi, baru-baru ini.

Dengan estimasi jaminan tersebut, Kutim berpeluang memperoleh pembiayaan maksimal yang dapat diarahkan untuk pembangunan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, Jimmi mengingatkan agar peluang besar ini disikapi dengan kehati-hatian dan kajian fiskal yang mendalam.

“Kemampuan daerah untuk membayar kembali pinjaman itu harus menjadi pembahasan serius antara DPRD dan pemerintah. Jangan sampai ambisi pembangunan justru menimbulkan beban fiskal baru bagi generasi mendatang,” ujarnya.

DPRD Kutim, kata Jimmi, akan mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan pembahasan teknis terkait kelayakan pinjaman daerah sesuai PP 38/2025.

Ia menegaskan bahwa setiap skema pembiayaan harus terbukti aman secara fiskal, transparan dalam pelaksanaan, dan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *