Kutai Timur –
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmy, menyoroti pentingnya segera menuntaskan tahapan akhir proses e-katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang dinilai sangat menentukan kelancaran berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa batas waktu yang semakin dekat harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait, mengingat keterlambatan sedikit saja dapat berdampak pada mundurnya realisasi pekerjaan di lapangan.
Jimmy mengungkapkan adanya kekhawatiran di kalangan anggota dewan terhadap kemungkinan molornya penyelesaian sejumlah proyek yang seharusnya sudah berjalan. Bahkan, beberapa pekerjaan konstruksi dikabarkan belum sempat diselesaikan karena masih terkendala pada proses administrasi dan tahapan lelang yang saat ini dikaitkan dengan mekanisme e-katalog.
Ia mengatakan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan ke pihak-pihak terkait. Namun, hingga saat ini keputusan mengenai langkah yang akan diambil, termasuk adanya kemungkinan perpanjangan waktu, masih menunggu kebijakan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur.
“Seperti yang mereka sampaikan kemarin, mereka menunggu pimpinan untuk memutuskan. Jadi kemungkinan kebijakan dari Sekda,” ujar Jimmy kepada awak media.
Lebih lanjut, Jimmy mengaku belum mengetahui secara pasti apakah proses lelang dan tahapan e-katalog tersebut akan mendapatkan perpanjangan waktu. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan pemahaman pihak yang menguasai regulasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Enggak tahu mereka, mereka yang lebih tahu regulasinya itu boleh atau tidak,” ucapnya.
Selain persoalan regulasi, Jimmy juga menyoroti kendala klasik yang selama ini dihadapi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), yaitu keterbatasan jumlah tenaga kerja. Menurutnya, kurangnya personel di ULP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses lelang dan administrasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
“Memang mereka menyampaikan tenaganya kurang, karena di ULP itu masih butuh tambahan beberapa puluh orang. Sampai sekarang belum ideal,” jelasnya.
Meski demikian, Jimmy memastikan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh proses pembangunan yang berjalan. Ia berharap pekerjaan yang telah direncanakan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau prosesnya sudah berjalan, baru kita awasi. Mereka sudah sampaikan kemarin optimis, jadi kita ikut optimis saja,” tutupnya.ADV
![]()












