Kutai Timur – Perencanaan anggaran perubahan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tegas Marhadyn, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
Menurutnya, Bappeda telah memastikan perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami sudah mengikuti Permendagri 86 Tahun 2017. Pokok-pokok pikiran DPRD juga telah diajukan untuk dibahas dalam APBD,” ucapnya.
Ia menjelaskan, wewenang untuk menetapkan APBD ada pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, proses persetujuan anggaran tersebut melibatkan dua lembaga utama yang memiliki peran krusial dalam pembahasan anggaran.
“Kami tidak bisa bicara mengenai APBD, karena itu kewenangan TAPD dan Banggar. Pertanyaan terkait prosesnya bisa diajukan pada saat pengesahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Bappeda telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada peraturan yang menyatakan bahwa usulan DPRD merupakan bagian dari APBD.ADV
![]()












