Kutai Timur – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mempercepat penurunan stunting adalah terbatasnya anggaran. Dalam acara “Pembukaan Bimtek SPIP Terintegritas, Tematik Penurunan Prevalensi Stunting dan Manajemen Risiko,” Junaidi menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang lebih memadai agar program ini dapat berjalan dengan lebih optimal.
“Keterbatasan dana memaksa kami untuk melibatkan hanya OPD yang berhubungan langsung dengan penanganan ini, seperti Bappeda, untuk memastikan program mendapat perhatian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya. Ia menambahkan, dengan total APBD sebesar Rp4 triliun, seharusnya ada bagian anggaran yang signifikan untuk program yang benar-benar menyentuh masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan secara rutin.
Junaidi juga menekankan pentingnya kerjasama dengan camat dan kepala desa yang bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) di tingkat kecamatan. “Camat harus memahami potensi risiko dalam perencanaan agar pelaksanaan di lapangan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya data yang akurat untuk memastikan setiap kegiatan tepat sasaran. “Program ini didesain dengan menggunakan data by name by address dari Dinkes dan Kemenkes, seperti PPGB dan SKI, agar setiap langkah terukur dan berbasis pada kebutuhan nyata,” jelasnya.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data, Junaidi berharap kendala anggaran tidak menjadi penghalang dalam menurunkan angka stunting di Kutai Timur.ADV
![]()












