Kutai Timur – Marhadyn, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Kutai Timur, menyatakan keheranannya atas laporan hilangnya sebagian Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Saya sendiri kaget ketika sebagian dari Pokir DPRD itu hilang. Sampai hari ini, kami belum dapat informasi pasti terkait program atau kegiatan apa saja yang lenyap, khususnya di Dinas PU,” ucap Marhadyn saat dikonfirmasi.
Menurutnya, hingga saat ini Bappeda belum diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden tersebut. Pihaknya tetap berpegang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan sebagai acuan perencanaan pembangunan.
Marhadyn mengatakan bahwa jika Pokir yang hilang ingin dimasukkan kembali dalam perubahan anggaran 2025, prosesnya harus mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku. “Tidak bisa tiba-tiba yang hilang itu langsung dimasukkan ke APBD perubahan 2025. Semua harus melalui perencanaan terlebih dahulu agar dapat dibahas secara formal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah perencanaan harus mengikuti prosedur dan aturan daerah untuk memastikan keabsahan serta akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, Bappeda berharap prosedur ini dapat menghindari terulangnya masalah yang sama di masa depan.ADV
