Sangatta – Jimmi, Wakil Ketua dari Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menekankan efek yang telah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap kerusakan infrastruktur jalan. Salah satunya PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berperan besar atas rusaknya Jalan Rantau Pulung.
Walaupun demikian, ia tidak bisa menjelaskan secara langsung bahwasanya kerusakan jalan yang dialami sepenuhnya akibat aktivitas perusahaan, Jimmi juga mengakui aktivitas yang dilakukan perusahaan memang memberikan dampak terhadap kondisi jalan.
“Adanya dampak dari perusahaan atas kerusakan jalan yang ada di Kutai Timur kita tidak berani menyebutkan secara langsung seperti itu karena otomatis mereka merekrut dari pekerjanya kita, sama-sama diuntungkan,” ucapnya. Menurut jimmi, terdapat simbiosis mutualisme di antara perusahaan dan masyarakat setempat, yang mana perusahaan telah memberikan lapangan pekerjaan terhadap warga lokal.
Akan tetapi, Jimmi telah menekankan bahwasanya dampak negatif seperti kerusakan jalan tidak dapat diabaikan begitu saja. “Selalu ada dampaknya memang salah satunya ya jalan rusak,” jelasnya. Meskipun demikian, dia juga menjelaskan pentingnya mencari solusi bersama terhadap mengatasi masalah tersebut.
“Kan bisa sama-sama cari jalan dan solusi untuk sama-sama enak ke depan, baik soal jalan ataupun yang lain,” ujarnya. Menurut Jimmi, percakapan dan kerjasama di antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah sebuah kunci guna menemukan solusi yang menguntunsaling menguntungkan.
Jimmi mengusulkan bahwa perusahaan harus lebih aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mereka gunakan. “Perusahaan-perusahaan sebaiknya berkontribusi lebih dalam pemeliharaan infrastruktur melalui program CSR mereka,” kata Jimmi. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi beban pemerintah daerah tetapi juga akan memastikan bahwa infrastruktur tetap dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Sebagai tindak lanjut, Jimmi mengusulkan pembentukan forum diskusi reguler antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu yang muncul terkait dampak operasional perusahaan. “Dengan dialog yang terbuka, kita bisa menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Jimmi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek perbaikan jalan. “Kita harus memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan digunakan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Diharapkan dengan adanya kerjasama yang erat antara perusahaan dan pemerintah daerah, masalah kerusakan jalan dapat diminimalisir. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kutai Timur.ADV
![]()












