Sangatta – Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim.
Ketua Pansus, Hepnie Hermansyah, dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang III 2024, mengusulkan peninjauan ulang perjalanan dinas OPD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan anggaran ke belanja modal.
“Temuan Pansus menunjukkan SILPA yang besar pada anggaran perjalanan dinas OPD selama dua tahun terakhir,” ungkap Hepnie Hermansyah. “Kami sarankan Pemkab meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak meninggalkan SILPA agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal.”
Sorotan ini didasari oleh kekhawatiran Pansus terhadap potensi inefisiensi anggaran.
“Setiap SKPD memiliki SILPA yang besar untuk perjalanan dinasnya selama dua tahun terakhir,” tegas Hepnie.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran perjalanan dinas telah diprogramkan oleh OPD. Namun, terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi undangan mendadak yang tidak terduga.
“Undangan mendadak dari presiden, kementerian, gubernur, dan pihak lain, tidak tertera dalam program normatif OPD,” jelas Bupati. “Meskipun anggarannya tidak ada, OPD tetap harus menyiapkannya. Jika tidak ada kegiatan, anggaran tersebut kembali ke kas daerah dan menjadi SILPA.”
Bupati Ardiansyah menekankan bahwa SILPA ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkab dalam mengelola keuangan daerah.
Meskipun demikian, Pansus tetap mendorong Pemkab untuk melakukan peninjauan ulang terhadap anggaran perjalanan dinas OPD.
“Efisiensi anggaran dan peningkatan belanja modal menjadi fokus utama kami,” tandas Hepnie. “Diharapkan dengan peninjauan ini, dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kutim.”
Penting untuk dicatat bahwa keseimbangan antara kebutuhan riil OPD dan efisiensi anggaran perlu menjadi perhatian utama Pemkab Kutim.
Peninjauan ulang anggaran perjalanan dinas OPD, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan riil, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.ADV
