Sangatta – Kutai Timur, kabupaten di Kalimantan Timur, tak hanya dikenal sebagai raksasa batu bara, tapi juga menyimpan potensi ekonomi lain yang menjanjikan, seperti perkebunan, kelautan, pertanian, dan peternakan.
Namun, wacana pemanfaatan potensi ini kembali mencuat saat Anggota DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dominan pada sektor infrastruktur.
“Meski APBD Kutim mencapai angka fantastis Rp 9,1 triliun di tahun 2024, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Anjas.
Alasan di balik prioritas ini, menurut Anjas, adalah karena luasnya wilayah Kutim yang membutuhkan perhatian besar pada infrastruktur, terutama jaringan jalan antarkecamatan yang menjangkau pelosok desa.
Namun, perwakilan rakyat ini juga menyoroti perlunya perhatian lebih pada sektor ekonomi non-tambang bara seperti perkebunan.
Anjas mengungkapkan bahwa meskipun perkebunan telah mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, nilainya tidak sebanding dengan alokasi infrastruktur.
“Perkebunan memang punya DBH sawit, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar beberapa miliar, dan hanya dialokasikan untuk jalan-jalan sawit,” ungkapnya.
Ketimpangan alokasi ini dikhawatirkan Anjas menghambat pengembangan sektor ekonomi non-tambang bara yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Kita perlu meninjau ulang alokasi APBD agar lebih proporsional dan berimbang. Infrastruktur memang penting, tapi sektor ekonomi non-tambang bara juga tak boleh diabaikan,” tandasnya.ADV
![]()












