AdvetorialDPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-27 Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna ke-27.

Rapat yang membahas Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, di Ruang Sidang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten Tiga, Sudirman Latif, 21 anggota dewan, serta unsur Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Joni menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi dasar Raperda ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Laporan keuangan tersebut merupakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama setahun anggaran 2023,” ujarnya.

Joni menambahkan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah salah satu instrumen pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Ketua DPRD Kutim ini juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kutim dan seluruh perangkat daerah atas upaya mereka dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya yang sah.

“Dengan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kutim beserta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah,” ungkapnya.

Ia berharap, pencapaian ini dapat mendukung realisasi program-program pemerintah.

Selanjutnya, Joni menjelaskan bahwa setiap fraksi telah menerima dan mempelajari nota penjelasan terkait Raperda ini.

“Penyampaian nota penjelasan telah diterima oleh masing-masing fraksi, telah ditelaah, dan dipelajari,” tuturnya.

Ia kemudian mempersilakan seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi DPRD Kutim untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *