AdvetorialDPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-26 untuk Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Sangatta – Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-26 untuk mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, H. Arfan, dan dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, serta 22 anggota DPRD Kutim, unsur Forkopimda, dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD Kutim, Sangatta Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Kutim, H. Arfan, menggarisbawahi pentingnya penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tegas Arfan.

Arfan menjelaskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh proses manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 yang disampaikan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Kutim dalam membangun transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arfan menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disajikan harus menggambarkan tata kelola keuangan APBD Kabupaten Kutim TA 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Selain penyampaian Nota Penjelasan, Arfan juga mengumumkan bahwa DPRD Kutim akan menjadwalkan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan diadakannya Rapat Paripurna ini, diharapkan seluruh proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *