Sangatta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Kutai Timur saat ini menjadi perhatian serius setelah banyak orang tua mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mengenai kesulitan mereka dalam memasukkan anak-anak ke sekolah negeri.
Masalahnya terletak pada kapasitas yang terlampaui di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menurut aturan zonasi yang berlaku, orang tua hanya menginginkan anak-anak mereka dapat bersekolah di sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan lain kurang dimanfaatkan.
Usulan untuk membangun gedung baru atau menambah ruang kelas baru tidak lagi memungkinkan karena keterbatasan lahan. Jenjang SMA dan SMK di Kutai Timur juga berada di bawah koordinasi Provinsi, sehingga pembangunan baru harus disetujui oleh mereka.
Namun, Anggota DPRD Kutai Timur, Hasna, berupaya mencari solusi untuk masalah ini dengan mengusulkan pengembalian sistem sekolah hari Senin sampai Sabtu seperti yang dulu berlaku. Dengan sistem ini, waktu belajar anak dapat dibagi antara pagi dan sore.
“Setiap tahun begini terus masalahnya, tidak ada solusi, yang masukan Kepala Disdikbud Pak Mulyono tadi pagi dan sore bisa juga itu, dan bisa enda kita kembalikan program yang dulu Senin sampai Sabtu sekolahnya, jamnya bisa dibagi ada masuk pagi dan sore,” ujarnya.
Menurut Hasna, ini adalah solusi sementara agar anak-anak dapat tetap bersekolah tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Meskipun demikian, solusi ini masih dalam tahap usulan dan perlu dibahas lebih lanjut untuk implementasinya.
“Kalau saya pribadi maunya begitu, karena apalagi masalah ini tidak akan selesai, lebih baik jamnya dikurangi kita lanjutkan hari Sabtu sekolahnya jadi ada penambahan hari jamnya berkurang,” tambahnya.
Usulan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang memungkinkan untuk menangani masalah PPDB di Kutai Timur dengan lebih efektif, meskipun memerlukan koordinasi dan persetujuan lebih lanjut dari pihak terkait.ADV
![]()












