Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan, menegaskan peran krusial Peraturan Daerah (Perda) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Ia menekankan bahwa implementasi Perda secara konsisten dan terstruktur menjadi kunci untuk mewujudkan solusi yang konkret.
“Tujuan utama Perda adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti persoalan ketenagakerjaan,” jelas Agusriansyah. “Implementasi Perda harus ditegakkan secara sungguh-sungguh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.”
Ia menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap persoalan publik dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk Perda. “Perda harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap akar permasalahan yang ada,” ujarnya.
“Contohnya, dalam konteks ketenagakerjaan, Perda tersebut harus menjadi respons yang tepat dan efektif terhadap berbagai isu ketenagakerjaan di daerah,” tambahnya.
Agusriansyah, yang merupakan politikus AKB, juga menjelaskan bahwa pembuatan Perda telah melalui proses yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Perda tidak dibuat secara asal-asalan, melainkan melalui tahapan yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegasnya.
“Oleh karena itu, saya sepakat bahwa implementasi Perda harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa penegakan dan pelaksanaan Perda menjadi tanggung jawab Satpol PP atau pihak terkait yang telah diamanahkan. “SKPD atau OPD teknis yang membidangi, seperti Satpol PP, memiliki peran penting dalam menjalankan Perda sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Pemerintah Kutai Timur, melalui SKPD dan OPD terkait, diharapkan dapat terus memperkuat implementasi Perda agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan publik di Kutai Timur.
Upaya ini menjadi bukti komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.ADV
