Sangatta – Dugaan penyelewengan dana BPJS kembali mencuat di Kutai Timur. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah karyawan terkait potongan BPJS yang tidak disalurkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
“Masalah ini menjadi perhatian serius, meskipun tidak semua perusahaan terlibat, oknum-oknum nakal di dalam perusahaan tidak melakukan penyetoran dana BPJS sesuai ketentuan.”
Dampaknya pun tak main-main. Kesejahteraan karyawan terancam karena mereka tidak mendapatkan manfaat BPJS yang seharusnya.
Yan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, kendala administratif juga menjadi faktor penyebab terhambatnya penyetoran dana BPJS. Hal ini terutama terjadi pada karyawan baru yang berasal dari luar daerah dan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi.
“Proses pengurusan BPJS menjadi terhambat, dan ini sering kali kita temui,” tambahnya.
Menanggapi kasus ini, Yan menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan jawaban konkret karena belum mengetahui secara spesifik kasus mana yang diangkat.
“Namun, masalah ini akan segera kita tindaklanjuti untuk menemukan solusi yang tepat, kita akan minta pihak terkait untuk menindak tegas para oknum nakal yang merugikan karyawan,” pungkasny.ADV
